Pembubaran klub motor gede di lingkungan Ditjen Pajak menarik perhatian luas dari publik dan komunitas otomotif nasional. Menyikapi keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), Ahmad Sahroni, memberikan tanggapan resmi. Komentar ini disampaikan HDCI untuk menjaga netralitas klubnya dan merespons isu gaya hidup mewah pejabat yang sedang disorot.
Sahroni menilai langkah pembubaran klub moge Ditjen Pajak oleh Kementerian Keuangan adalah hal yang wajar dan sah-sah saja dilakukan. Keputusan ini dinilai sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, di mana pejabat dan ASN disorot terkait kepatutan memamerkan harta kekayaan. HDCI memahami sensitivitas publik terhadap isu hedonisme.
Ketua Umum HDCI juga menyampaikan imbauan keras kepada seluruh anggota klub, terutama yang berstatus pejabat publik. HDCI menekankan pentingnya menjauhi gaya hidup hedonis dan meminta anggota Ditjen Pajak untuk tertib melaporkan harta kekayaan mereka (LHKPN). Kewajiban ini harus dipatuhi untuk menjaga integritas institusi.
Terkait sorotan terhadap kepemilikan motor mewah, Sahroni berpendapat bahwa memiliki hobi mahal tidaklah dilarang selama dapat dipertanggungjawabkan. Namun, HDCI mengakui bahwa memamerkan kendaraan dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Oleh karena itu, HDCI mengimbau agar anggotanya selalu Ditjen Pajak bersikap bijak dan tidak arogan di jalan.
HDCI juga menyoroti pentingnya kepatuhan membayar pajak, termasuk untuk kendaraan mewah seperti Harley Davidson. Sahroni berharap pemilik motor mewah tertib dan tidak luput dari kewajiban pajak. Isu ini menjadi relevan, mengingat klub moge yang dibubarkan berada di bawah instansi pengumpul pajak, yaitu Ditjen Pajak.
Secara keseluruhan, HDCI mendukung upaya pemerintah untuk menjaga transparansi dan integritas para pejabat publik. HDCI bertekad untuk terus menjadi komunitas motor yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat, bukan menjadi sumber masalah. Sikap resmi ini menjadi penegasan komitmen HDCI terhadap etika dan aturan.