Berdirinya atau penyelenggaraan acara oleh klub motor besar, seperti Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Gorontalo, memerlukan serangkaian perizinan yang kompleks. Saat ini, HDCI Gorontalo dihadapkan pada tantangan besar berupa regulasi baru yang lebih ketat, yang tidak hanya mempersulit proses administrasi, tetapi juga secara nyata membuat klub moge merugi jutaan rupiah. Persoalan ini menyoroti bagaimana birokrasi dan peraturan daerah dapat menjadi hambatan signifikan bagi organisasi komunitas, bahkan yang bersifat non-profit.
Regulasi baru yang diterapkan oleh otoritas setempat di Gorontalo, meliputi persyaratan yang lebih detail untuk pengesahan kepengurusan, kebutuhan dokumen lingkungan untuk event kecil, hingga biaya retribusi yang meningkat drastis untuk penggunaan fasilitas publik. Tuntutan akan perizinan yang lebih berlapis ini awalnya mungkin bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan akuntabilitas, tetapi pada praktiknya, ini menciptakan bottleneck birokrasi yang memakan waktu dan biaya. Proses yang berlarut-larut ini membuat klub kesulitan merencanakan event dan program kerja tahunan.
Dampak langsung dari kesulitan perizinan dan regulasi baru yang rumit ini adalah kerugian finansial yang signifikan. Klub moge merugi jutaan rupiah karena beberapa faktor. Pertama, biaya retribusi dan biaya administrasi yang melonjak. Kedua, pembatalan atau penundaan event yang sudah terlanjur dipersiapkan. Misalnya, biaya sewa tempat, promosi, atau pemesanan akomodasi yang hangus karena izin touring atau gathering tidak kunjung keluar. Kerugian ini secara tidak langsung membebani kas klub, yang sebagian besar berasal dari iuran anggota.
HDCI Gorontalo kini dituntut untuk melakukan advokasi yang intensif. Klub harus secara proaktif berdialog dengan pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, untuk mengidentifikasi pasal-pasal mana dalam regulasi baru yang dianggap memberatkan dan tidak proporsional. Tujuannya adalah mencari solusi tengah: memastikan ketertiban publik tetap terjaga tanpa harus membuat klub moge merugi jutaan rupiah dan menghambat kegiatan positif komunitas. Klub harus menyajikan data kerugian dan hambatan yang mereka alami sebagai bukti nyata dampak negatif regulasi baru tersebut.
Penting bagi HDCI Gorontalo untuk menyoroti bahwa aktivitas mereka, seperti touring dan bakti sosial, seringkali berkontribusi pada promosi pariwisata daerah. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memandang perizinan klub sebagai investasi, bukan sebagai sumber pendapatan semata. Mereka harus menyuarakan perlunya one-stop service atau sistem perizinan yang disederhanakan dan transparan agar klub dapat fokus pada kegiatan komunitas dan sosial, bukan terperosok dalam labirin birokrasi.
